Aceh patut dipandang sebagai model perdamaian, diplomasi, dan demokrasi. Aceh menjadi potret sejarah yang menggambarkan dengan jelas bahwa konflik dapat diselesaikan melalui mekanisme diplomasi dan demokrasi.

Di bidang pertahanan, alokasi anggaran belanja modal kita rencanakan untuk mendukung tercapainya minimum essential force (MEF) berupa pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista), baik melalui pemberdayaan industri pertahanan dalam negeri, maupun pengadaan dari luar negeri. Alutsista TNI dapat pula digunakan oleh instansi lain, utamanya dalam kegiatan kemanusiaan dan penanggulangan bencana.

Tingkatkan usaha pertahanan kita, baik itu laut, udara maupun darat. Jangan sampai ada pelintasan transnational crimes, termasuk terorisme. Kita ingin negara kita selamat. Selamat dari terorisme dan bom bunuh diri. Karena bom bunuh diri, bom mobil, itu tidak pandang bulu.

Kalau saya menyebut kamdagri beberapa kali, keamanan dalam negeri, itu adalah gangguan bersenjata di dalam negeri, internal security threat, yang dulu pernah kita hadapi di Aceh sebelum peace process dan sekarang pun masih kita hadapi dalam skala yang lebih kecil di Papua. Itu kamdagri, internal security.

Perusuh, perusak, dan pelaku kekerasan horizontal tetap harus ditindak. Tidak bisa diterima oleh akal sehat kalau mereka dibiarkan. Dengan cara-cara yang sesuai norma demokrasi dan rule of law, harus.

Meskipun kedaulatan dan keutuhan wilayah mesti ditegakkan, hukum dan keamanan mesti dijaga, tapi cegah tindakan yang eksesif, tindakan-tindakan yang melebihi kepatutannya dan berpotensi melanggar hukum dan HAM.

Saya tidak segan-segan, kalau memang ada nyata- nyata prajurit kita, apakah TNI atau Polri betul-betul melanggar HAM, melanggar hukum, melakukan sesuatu yang tidak patut, hukum tegakkan. Kalau perlu pengadilan lapangan, court martial. Supaya dunia tahu, kalau keutuhan wilayah, kedaulatan harga mati. Tetapi kalau ada kesalahan, kita tindak. Kita pertanggungjawabkan kepada siapa pun, apa yang menjadi kebijakan dan tindakan kita ini.

Indonesia terus mengelola permasalahan di Papua sebaik mungkin. Bagi Indonesia, isu Papua bukanlah isu kedaulatan, tapi isu politik, isu sosial, isu keadilan dan isu kesejahteraan.

Di kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik, kita masih dihadapkan pada tantangan tradisional, seperti potensi konflik akibat sengketa perbatasan dan klaim wilayah. Kita juga masih menghadapi berbagai tantangan non-tradisional yang membawa dampak langsung terhadap keamanan dan kesejahteraan rakyat di kawasan. Kita menyadari, berbagai persoalan itu dapat memicu ketegangan baru, dan berdampak bagi upaya bersama untuk mewujudkan Komunitas ASEAN dan kerja sama di kawasan Asia Pasifik.